Hoaks Merajalela Jelang Pilpres 2019, Siapa Memancing di Air Keruh?


Politiknkri.com – Kabar-kabar terkait Pilpres 2019 ini mungkin sedang beredar di aplikasi perpesanan maupun media sosial yang Anda miliki: percakapan mesra yang konon dilakukan seorang cawapres dengan artis cantik, Israel yang kabarnya mendukung pasangan calon tertentu, hingga hasil-hasil survei yang tak jelas siapa penyelenggara dan metodenya.
Isu ‘langganan’ tiap pemilu seperti SARA, China, PKI, komunis, dan lainnya juga bertebaran di jagat maya.
Jangan buru-buru mengira informasi yang didapat dari kerabat, kawan dekat, atau sejawat benar adanya. Bisa-bisa itu kabar bohong alias hoaks belaka.
Jika Pilpres Amerika Serikat 2016, yang diwarnai persaingan sengit Donald Trump dan Hillary Clinton, menjadi ‘musim semi’ bagi ujaran kebencian dan hoaks yang membuat Negeri Paman Sam ‘terbelah’, jangan sampai hal serupa terjadi di Indonesia tahun depan. Kesatuan bangsa lebih penting dari hasrat berkuasa segelintir manusia.
Namun, sayangnya, baru empat hari kampanye berlangsung, berdasarkan catatan Polri, ada 3.500 berita hoaks yang tersebar setiap harinya di media sosial, terutama soal pilpres dan pileg.
Divisi Humas Polri menduga, maraknya penyebaran berita hoaks didorong oleh keinginan sebagian masyarakat yang ingin eksis di media sosial. Menyebarkan informasi secepatnya, menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk itu.
Ini jumlah yang cukup masif dan mengkhawatirkan. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyebut, jumlah kampanye hitam dan hoaks terus meningkat. Sejumlah pihak disinyalir memanfaatkan sisi negatif media sosial pada Pilpres 2019 ini.
“Dari beberapa pengamatan KPU, kecenderungan kampanye yang tersebar di media sosial saat ini, hoaks semua,” kata Wahyu saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa 25 September 2018.
Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 90 daerah yang berpotensi menjadi sasaran kampanye hitam dengan menggunakan isu SARA pada Pemilu 2019.
“Kampanye hitam ini kategorinya adalah yang menghina dan memiliki unsur SARA, maka ini menjadi bagian yang dilarang. Misalnya dengan menjelekkan orang lain dan menghina isu SARA dan agamanya,” kata Komisioner Bawaslu Mochamad Afifuddin kepada Liputan6.com, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 25 September 2018.
Untuk menghindari kampanye hitam dan hoaks seperti ini, Bawaslu berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap media sosial.
Caranya, dengan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Setiap akun yang menyebarkan black campaignatau kampanye hitam segera ditutup selama Pileg dan Pilpres 2019.
“Bagaimana men-takedown akun yang melakukan kampanye negatif, ujaran kebencian, atau menjelekkan pihak lawan. Nanti kalau ada akun-akun yang melakukan itu, maka kita akan bisa langsung menyampaikannya ke Kominfo untuk bisa di-takedown,” kata Afif.
Menurut dia, pihaknya akan fokus kepada aktor penyebar berita tidak benar dan kampanye hitam. Imbauan-imbauan pun telah disebarkan kepada partai dan pemilih agar tak menggunakan cara licik yang dapat memecah bangsa.
Infografis Tangkal Hoaks dan Kampanye Hitam Pemilu 2019
Infografis Tangkal Hoaks dan Kampanye Hitam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Triyasni)
Deklarasi Pemilu Damai, Efektif?
Seperti halnya di tiap penyelenggaraan Pilpres, para kandidat menggelar deklarasi damai. Hal yang sama juga dilangsungkan KPU untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno pada Minggu 23 September 2018.
Meski diwarnai aksi walkout Susilo Bambang Yudhoyono yang keberatan dengan aksi pendukung Jokowi, Projo, deklarasi berlangsung lancar.
Para capres dan cawapres yang tampil beda dengan pakaian adat menandatangani dan membacakan deklarasi, saling bergandengan tangan dan menebar senyum, dan melepaskan burung merpati sebagai simbol damai.
Deklarasi damai juga diucapkan seluruh anggota DPD dan ketua umum parpol peserta Pemilu 2019.
Ada tiga poin dalam deklarasi kampanye damai Pemilu 2019, pertama mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Kedua melaksanakan kampanye pemilu yang aman tertib damai berintegritas tanpa hoaks politisasi SARA, dan uang.
“Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” demikian bunyi poin ketiga yang dibacakan.
Pertanyaannya, apakah deklarasi damai efektif untuk meredam segala potensi kampanye hitam dan hoaks?
Kepala Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi menilai, deklarasi kampanye damai tidak efektif.
“Iya (tidak efektif). Deklarasi ini kan imbauan moral, tapi kompetisi ini kan kompetisi politik. Tapi ada saja pihak-pihak yang bermain di air keruh, yang tidak bisa diidentifikasi benar pendukung atau tidak. Ini kan no name,” kata Sri Budi ketika dihubungi Liputan6.com.
Dia menilai, hoaks ini bahkan lebih berbahaya daripada politik uang. Dampak dari sebaran hoaks, kata dia, lebih masif dibanding permainan money politics.
“Ini kerusakan yang ditimbulkan lebih parah ketika isu SARA dieksploitasi untuk kemenangan daripada politik uang. Sebab, kita tidak tahu siapa yang menyebarkan, lebih masif karena dari mulut ke mulut. Kalau politik uang kan bisa saja dia tidak memilih yang memberi,” tutur Sri Budi.
Malah, hoaks ini dapat semakin berbahaya ketika disebarkan di luar media sosial. Contohnya saja di forum pengajian.
“Coba kalau di ruang tertutup, forum tertutup, kan kita tidak bisa deteksi. Itu yang harus diwanti sekali,” imbuh dia.
Sumber: Liputan6.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Instagram