Ini Dua Langkah Pemerintah Gugat UE ke WTO

POLITIKNKRI.com – Pemerintah tengah mempersiapkan dua langkah untuk menggugat Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyusul disetujuinya rancangan aturan Delegated Regulation oleh Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019.

Kita mempersiapkan dua cara atau langkah untuk melakukan gugatan ke WTO, yakni melalui panel dan dispute settlement body(DSB). Ini memerlukan proses enam bulan untuk diajukan ke WTO,” kata Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Mahmud, dalam pembukaan acara Borneo Forum ke-3 di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019).

Musdalifah menjelaskan, Indonesia memiliki senjata strategis untuk melakukan gugatan ke WTO dengan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mengingat kebijakan WTO selalu mengacu pada SDGs.

Sawit menjadi alat untuk mencapai SDGs. Karena, yang utama adalah pengurangan kemiskinan. Tanpa sawit, bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di negara kita. Bagaimana membangun perekonomian rakyat di daerahdaerah terpencil,” katanya.

Dalam SDGs, jelas dia, ada 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi, di antaranya pengentasan masyarakat miskin.

“SDGs itu sudah diratifikasi oleh 158 negara. Artinya, secara global sudah diterima. Tetapi, kenapa di antara 17 tujuan itu, UE menunjuk masalah lingkungan sebagai tolok ukur untuk menolak kelapa sawit sebagai pencampur biodiesel. Ini bisa menjadi pemicu, kalau kita tidak menolak berarti kita mengakui bahwa Indonesia melakukan praktik-praktik deforestasi,” ucapnya.

Menurut Musdalifah, ini yang perlu diluruskan bahwa sawit penyebab deforestasi. Padahal, sawit justru menghijaukan kembali lahan kosong yang kayu hutannya sudah diambil untuk pembangunan. “Kelapa sawit tumbuh di lahan terbuka. Untung ada kelapa sawit, sehingga hutan di Kalimantan itu hijau kembali dan menghasilkan oksigen,” ujarnya.

Dalam hal ini, UE mengabaikan kontribusi kelapa sawit yang lain, seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi lahan, dan yang terutama memberikan kehidupan kepada jutaan rakyat Indonesia. “Tidak sampai di situ, kelapa sawit juga berkontribusi membangun akses infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, tempat ibadah, hingga sekolah,” ujar dia.

Mengenai efisiensi lahan dan produktivitas, Sekjen Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI) Bambang Aria Wisena mengungkapkan, berdasarkan kajian International Union for Conservation of Nature (IUCN), sawit lebih hemat sembilan kali lipat dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lain dalam penggunaan lahan.

Selain itu, kelapa sawit memiliki produktivitas 3,8 metrik ton (MT) per hektare per tahun. Sementara, rapeseed oil (minyak biji bunga mataharai) hanya 0,6 MT dan minyak kedelai 0,5 MT per hektare per tahun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Musdalifah juga meminta seluruh pemangku kepentingan sawit untuk bersatu melawan perlakuan diskriminatif UE terhadap kelapa sawit Indonesia. “Kalau tidak bersatu, kita bisa tumbang. Karena, goyangannya sudah pada level dunia. Mereka (UE) sudah melihat kelapa sawit sebagai ancaman terhadap komoditas mereka, yakni soybean dan rapeseed. Kita harus melawan keputusan UE. Ini perjuangan yang tidak gampang. Karena itu kita harus bersatu,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di beritasatu.com dengan judul Ini Dua Langkah Pemerintah Gugat UE ke WTO

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Facebook
Facebook
Instagram