Negara Membutuhkan Menteri yang Efektif

POLITIKNKRI.com – Sejumlah kalangan mengemukakan wacana Presiden Joko Widodo untuk menambah dua menteri khusus, yakni menteri ekspor dan menteri investasi, bukan solusi tepat untuk menyelesaikan masalah lemahnya kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor dan investasi.

Mereka menilai pemerintahan saat ini membutuhkan menteri yang bisa bekerja secara efektif, dan memahami visi-misi presiden. Selain itu, yang perlu ditambah adalah pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang lebih memahami dan menguasai masalah teknis.

Direktur Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, mengemukakan semestinya jumlah menteri dalam kabinet tidak perlu banyak, tapi diisi oleh orang-orang yang kredibel, bukan sekadar titipan dari partai politik (parpol). Kalaupun titipan parpol, tidak masalah jika memang figurnya kredibel.

Yang diperlukan tambahan pejabat level teknis seperti dirjen, katakanlah dirjen ekspor. Jika yang ditambah menterinya, seperti menteri ekspor, maka ini berpotensi tumpang tindih dengan pejabat yang sudah ada sekarang yang cenderung suka impor,” papar dia, ketika dihubungi, Minggu (17/3).

Menurut Irsad, penambahan dirjen lebih penting daripada menambah jumlah menteri. Sebab, di level dirjen ada lebih banyak fleksibilitas. Misalnya, apabila dinilai tidak mampu bisa lebih cepat diganti. “Dirjen bisa dievaluasi setelah 3–6 bulan menjabat. Jika dinilai kurang, bisa langsung diganti. Beda dengan level menteri, tidak mungkin beberapa bulan dievaluasi dan langsung diganti,” papar dia.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menambahkan, sebelum memutuskan untuk menambah jumlah menteri, pemerintah harus mengukur terlebih dahulu tentang efektivitas kerja, koordinasi, dan anggaran. Apalagi, saat ini untuk urusan investasi sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selama ini, ada ego sektoral antarkementerian-lembaga. Izin investasi, misalnya, sering bersinggungan dengan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan pemerintah daerah. Membuat kementerian baru belum tentu selesaikan permasalahan itu,” kata Bhima.

Dari sisi anggaran, menurut dia, biaya mendirikan kementerian baru juga tidak murah sehingga akan menambah beban APBN. “Lebih baik dikaji dulu secara matang. Tidak semua masalah investasi dan ekspor selesai dengan membuat institusi baru. Yang ada nanti makin birokratis dan sulitkan investor,” tukas Bhima.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Jokowi berkeinginan membentuk kementerian terkait investasi dan ekspor. Hal itu dilakukan demi mendongkrak investasi dan ekspor yang dinilai sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di EU (European Union) ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri mungkin perlu,” kata Presiden, pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menuturkan wacana
tersebut pada intinya didasari oleh keinginan Presiden untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sulit untuk bergerak lebih cepat di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.

Perbedaan Kepentingan

Irsad mengatakan Presiden Jokowi mesti meninggalkan warisan kinerja yang luar biasa bagi bangsa Indonesia kelak, seperti mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh. Di samping itu, surplus ekspor karena daya saing menguat. Apabila itu terwujud maka partai pendukung pun akan ikut terangkat pamornya, karena rakyat bisa merasakan realisasi kinerja partai politik.

“Namun, kadangkala ada perbedaan kepentingan. Kepentingan negara atau rakyat umumnya dalam jangka menengah dan panjang. Di sisi lain, kepentingan parpol lebih berjangka pendek,” jelas dia.

Contohnya, soal harga pangan. Tidak bisa pemerintah langsung buka keran impor besar-besaran untuk turunkan harga pangan. Kebijakan seperti itu orientasinya lebih jangka pendek, dan akan mematikan petani, sama saja bunuh diri. Stabilisasi harga pangan mesti diwujudkan melalui kenaikan produktivitas, kemandirian pangan, dan itu jangka menengahpanjang. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing juga tidak bisa dilakukan secara instan 2–3 tahun, butuh waktu.

Artikel ini telah tayang di koran-jakarta.com dengan judul Negara Membutuhkan Menteri yang Efektif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Instagram