Tanah Pemerintah Dapat Dihibahkan pada Desa Adat, Dengan Syarat untuk Kepentingan Publik

DENPASAR – Ketua Pansus Raperda tentang desa adat, Nyoman Parta mengatakan Pemerintah Provinsi dimungkinkan untuk menghibahkan tanah milik Provinsi kepada desa adat, jika memang sesuai dengan asas kemanfaatannya.

“Kalau memang kebutuhannya untuk pasar, sekolah, pesraman, tempat ibadah ngapain ditengetin (dipersulit red), kasi aja kepada desa adat,” kata Parta usai memimpin rapat di Ruang Baleg, Kantor DPRD Bali, Sabtu (9/3/2019).

Sebaliknya, lanjut Parta, tanah desa adat juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Namun sebelumnya tentu harus dilakukan pembicaraan dan kesepakatan bersama antara pihak desa adat dengan Pemerintah.

Salah satu contoh bentuk kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan desa adat adalah pembangunan sekolah Inpres yang sering menggunakan tanah-tanah desa adat.

“Sudah berjalan itu, apalagi dulu zaman sekolah inpres banyak tanah desa adat yang dipergunakan untuk sekolah. Sudah berjalan tinggal ada satu dua kasus-kasus yang belum selesai, pengadministrasiannya agar segera diselesaikan,” terang Ketua Komisi IV DPRD Bali ini.

Selanjutnya yang sering menjadi kendala terkait belum terselesaikannya proses pengadministrasian atas penggunaan tanah sekolah inpres.

Hal tersebut disebabkan karena, pertama, prosesnya memang panjang dan pembangunan sekolah inpres itu sudah lama sekali sekitar yaitu tahun 1981-an.

Kedua, administrasinya saat itu hanya berdasarkan atas iktikad baik saja.

 

“Ini tanah Pemerintah, ini penggantinya, akhirnya tidak terselesaikan,” ucapnya mencontohkan.

Ketiga, biasanya pemiliknya sudah berganti-ganti dan bendesanya juga telah berganti.

“Kalau itu tanah perorangan, orangnya sudah meninggal dan sebagainya. Itu menyusahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Putu Astawa mengatakan roh dari revisi Perda tentang desa adat ini sebenarnya dalam rangka penguatan desa adat karena desa adat secara Undang-undang sudah diakui kedudukannya.

Dalam rangka memperkuat itulah, dari unsur-unsur pemberdayaannya akan dikembangkan terutama dalam peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan global, supaya Bali tetap memiliki daya saing  dalam kancah nasional maupun internasional.

Di samping itu, kata Astawa, persoalan budaya dengan arus globalisasi saat ini akan terus terdegradasi.

“Itu kita tidak mau karena budaya Bali itu adalah sekaligus memiliki dimensi ekonomi, karena kita tidak memiliki sumber daya alam maka apapun kegiatan kita di Bali tentu berdasarkan atas budaya,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.

Menurutnya, akar budaya Bali berada di desa adat sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda semuanya untuk penguatan fungsi dan peran masing-masing, termasuk mengenai lembaga pemberdayaan ekonomi pun juga dipikirkan dalam penguatan ini.

Perda desa adat yang baru diharapkan bisa memperkuat pilar-pilar ekonomi di desa adat, termasuk padruwen desa adat dalam era globalisasi yang akan terus mengalami perubahan nilai-nilai.

“Itulah pentingnya kita menyusun Perda ini,” tandasnya

 

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Tanah Pemerintah Dapat Dihibahkan pada Desa Adat, Dengan Syarat untuk Kepentingan Publik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Instagram