Kerja ekstra tangkal hoaks di tahun politik

Tahun politik menjadi waktu paling subur bagi penyebaran konten berbalut hoaks. Setidaknya 771 konten hoaks berhasil diidentifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2019.

Dari jumlah tersebut, 181 konten di antaranya mengandung isu politik. Dengan panen tertingginya terjadi pada Januari hingga Februari 2019, atau dua bulan sebelum pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2019 berlangsung.

Pemerintah mau tak mau harus bekerja ekstra untuk memvalidasi sekaligus memverifikasi jutaan informasi yang menyebar di semua beranda media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak menampik tren pertumbuhan hoaks sepanjang tahun politik. Dirinya bahkan memprediksi puncak panen konten politik berbalut hoaks bakal terjadi pada Maret dan April ini.

“Makin ke sini, kecenderungannya makin meningkat. Itu bisa kita analisis berdasarkan laporan masyarakat maupun penyisiran tim (AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika),” kata Rudiantara kepada Beritagar.id di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2019).

 

Dari penelusuran timnya, Rudiantara menyebut platform WhatsApp sebagai wadah penyebaran hoaks tertinggi, meski dalam di dalamnya turut melibatkan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter.

Modusnya sepert ini. Pada awalnya, oknum membuat hoaks dengan menggunakan akun Facebook/Instagram/Twitter. Konten tersebut tak jarang dibuat melalui akun palsu atau anonim. Setelah jadi, konten tersebut diunggah lalu dicuplik (screen capture) dan disebarkan melalui WhatsApp.

“Setelah menyebar di WhatsApp, informasi itu jadi viral. Tapi kemudian akun yang tadi digunakan untuk membuat hoaks dihapus. Ini yang kita perhatikan, number of virality,” ucap Rudiantara.

Rudiantara mengakui, kecanggihan teknologi membuat oknum semakin pintar memainkan modus penyebaran hoaks. Apalagi, oknum menyadari betul bahwa pemerintah kesulitan memberangus hoaks dengan teknologi.

“Hoaks itu menangkalnya tidak bisa dari sisi teknologi. Kita harus akui itu. Apalagi kita juga tidak mungkin begitu saja blokir WhatsApp atau media sosial lainnya,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya bersama dengan jajaran penegak hukum menjalankan tiga cara meredam hoaks. Pertama melalui literasi ke masyarakat. Kominfo secara masif melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan kehati-hatian dalam meneruskan pesan yang mengandung informasi negatif.

Kedua, merespons laporan masyarakat serta memvalidasi konten-konten hoaks. Dan ketiga, dengan membawanya ke ranah hukum. Untuk poin ketiga, Rudiantara menegaskan bahwa hal itu bisa dilakukan jika konten hoaks tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketiga cara ini dilakukan secara pararel. Kendati memang langkah yang pertama bersifat jangka panjang. “Literasi itu kan panjang, saat ini ada 150 juta orang akses internet. Paling tidak ada gerakan ke situ, bukan hanya Kominfo, tapi lembaga swadaya lainnya,” tukasnya.

Rudiantara tak bisa memerinci berapa banyak konten hoaks yang sudah dibawa ke ranah hukum.

Kendati demikian, Rudiantara menegaskan bahwa penindakan terhadap akun-akun anonim penyebar hoaks sudah dilakukan oleh Satgas Antihoaks. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak sulit melacak identitas di balik akun anonim.

“Kita bisa kunci jejak digitalnya,” tandas Rudiantara.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti memerinci tiga subjek yang paling banyak menjadi sasaran kabar negatif sepanjang periode Agustus 2018 hingga Februari 2019.

Ketiganya adalah pemerintah, pasangan calon presiden (nomor 01 dan 02), dan penyelenggara pemilu.

Dari penelusuran Kominfo, Joko “Jokowi” Widodo menjadi sasaran paling banyak konten negatif. Sasaran konten negatif ke Jokowi pun terbilang imbang, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun calon presiden petahana dalam Pemilihan Presiden 2019.

Salah satu contohnya adalah kabar yang menyebut Jokowi adalah anggota PKI (Partai Komunis Indonesia).

Meski, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga tak lepas dari sasaran. Jumlah kabar negatif yang menyerang pasangan nomor urut dua itu juga nyaris mendekati yang didapatkan Jokowi.

Niken tidak memerinci siapa-siapa saja penyebar konten negatif tersebut. Akan tetapi, pihaknya mengakui sampai saat ini masih sulit untuk membendung penyebaran konten-konten seperti ini.

Merujuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kominfo memiliki dua wewenang dalam penyebaran kabar bohong, satu pembatasan akses dan kedua adalah pemblokiran.

Namun, seluruh proses tersebut harus melalui sejumlah tahapan. Salah satunya adalah Kominfo perlu melakukan pelaporan terlebih dahulu terhadap konten yang dianggap menyesatkan kepada platform media sosial terkait. Setelahnya, platform akan menindaklanjuti konten aduan terlebih dahulu sebelum dilaporkan kembali ke Kominfo.

Di luar dari upaya pemerintah, platform media sosial sebenarnya juga memiliki peran besar dalam menangkal penyebaran hoaks. Facebook dan WhatsApp sudah melakukan berbagai cara terkait hal ini.

Facebook telah menghapus ratusan akun, halaman, dan grup dari negeri ini. Penghapusan dilakukan karena mereka terlibat dalam “perilaku tak autentik yang terkoordinasi” (coordinated inauthentic behaviour).

Selain itu, Facebook juga akan menolak seluruh iklan terkait Pemilu 2019 yang dipesan dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemanfaatan platformnya dalam memengaruhi politik di Indonesia.

Sementara WhatsApp telah memberlakukan aturan baru yang membatasi penerusan pesan atau forward maksimal lima kali. Dengan kata lain, upaya meneruskan pesan untuk keenam kalinya bakal tidak bisa dilakukan lagi oleh pengguna.

Jika pun pengguna menganggap sebuah informasi dalam pesan tersebut begitu penting, maka pengguna masih bisa meneruskannya dengan cara: mengetik ulang, menyimpan foto, dan kemudian mengirimkannya secara manual.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Facebook
Facebook
Instagram