Pelayanan Maksimal bagi Penyandang Disabilitas di Jamin Pemerintah

POLITIKNKRI.Com-Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa tidak ada regulasi yang mengurangi kualitas apalagi sampai menghambat pelayanan terhadap para penyandang disabilitas.

Rachmat Koesnadi Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos mengatakan, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diterbitkan untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap layanan penyandang disabilitas yang berkualitas.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah jelas mengamanatkan bahwa pengelolaan layanan dasar penyandang disabilitas merupakan kewenangan daerah yang diselenggarakan melalui panti.

“Dapat kami pastikan, bahwa Kemensos tetap akan melanjutkan layanan lanjut di balai seperti pendidikan, pelatihan, dan layanan lain untuk penyandang disabilitas. Tidak ada ketentuan dalam Permensos Nomor 18 Tahun 2018 yang membatasi layanan terhadap mereka,” ujar Rachmat, Selasa (05/03/19).

Hal itu disampaikannya menanggapi aspirasi para penerima manfaat Balai Wiyata Guna yang datang ke kantor Kemensos. Sebanyak 80 orang yang mengatasnamakan diri Himpunan Disabilitas Netra Indonesia hadir di sana. Mereka menyampaikan aspirasinya tentang layanan di bawah pengelolaan Kemensos.

“Untuk durasi layanan juga tidak disebutkan dalam Permensos. Setidaknya ada tiga argumentasi mengapa waktu layanan di balai harus ditentukan batas waktunya.

Pertama, konsep rehabilitasi sosial harus berbatas waktu. Tidak boleh terlalu lama. Karena akan menyebabkan ketergantungan dan beban anggaran negara,” tuturnya.

Kedua lanjut Rachmat, pembatasan waktu juga dengan pertimbangan untuk memperbanyak jumlah PM. Selama ini balai-balai milik Kemensos hanya mampu melayani sekitar 100 orang per tahun. Artinya kata dia, banyak disabilitas sensorik netra lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima layanan rehabilitasi sosial.

“Bila ada yang tidak bisa menerima kebijakan pembatasan ini, artinya membiarkan penyandang disabilitas netra lain tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial,” ujarnya.

Sedangkan poin ketiga, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan bahwa layanan dasar dalam panti sosial merupakan tugas pemerintah daerah provinsi. Penanganan penyandang disabilitas merupakan kerjasama pemerintah pusat dan daerah sekaligus kerjasama lintas sektor.

“Demikian halnya dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sosial di mana penerima manfaatnya sekaligus merupakan peserta didik sekolah formal tentunya akan berbagi peran dan kewenangan dengan sektor pendidikan,” tutur Rachmat.

Untuk diketahui, dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan tentang kewajiban Pemda terkait sektor pendidikan pada ayat 1 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

Kemudian pada ayat 3 disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan disebutkan bahwa yang tidak menyediakan akomodasi layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif baik berupa. teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan maupun pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

“Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam penanganan penyandang disabilitas telah diatur dengan tegas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas ini menuntut sinergi kerjasama lintas sektor dan berkesinambungan,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di okezone.com https://news.okezone.com/read/2019/03/05/337/2026223/pemerintah-jamin-pelayanan-maksimal-bagi-penyandang-disabilitasdengan judul Pemerintah Jamin Pelayanan Maksimal bagi Penyandang Disabilitas

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Facebook
Facebook
Instagram