Komisi VIII DPR Sebut Kartu Nikah Sebagai Terobosan Pelayanan Kemenag

Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan sosial merespon positif penggunaan kartu nikah yang fungsinya sama dengan buku nikah. Kartu nikah dinilai sebagai terobosan dari Kemenag terkait peningkatan pelayanan.

“Penerbitan kartu nikah pernah disampaikan dan disetujui oleh Komisi VIII. Bagian dari pelayanan Kemenag. Saya kira bagi kami itu menjadi hal yang positif,” kata Wakil Ketua DPR Komisi VIII Ace Hasan kepada wartawan, Minggu (11/11/2018).

Kartu nikah rencananya akan diterbitkan Kemenag mulai akhir bulan ini. “Menurut saya sebagai sebuah terobosan pelayanan. Untuk kemudahan pelayanan saya kira sesuatu hal yang positif ya,” imbuhnya.

Penggunaan kartu nikah, jelas Ace, nantinya akan sangat berguna untuk menunjukkan status pernikahan seseorang. Selain itu, kartu nikah juga dapat digunakan untuk mendapat pelayanan Perbankan, Hotel, Imigrasi dan lain-lain.\

“Kalau kartu nikah kan biasanya bisa dipergunakan untuk menunjukkan identitas seseorang sudah menikah atau belum. Bisa untuk identitas pelayanan misalnya perbankan, hotel, Imigrasi, barangkali ditanya sudah menikah atau belum,” tutur politikus Golkar itu.

Sementara prihal anggaran pengadaan, Ace berharap produksinya dapat dilakukan secara transparan. “Secara pengadaan saya kira memang harus dilakukan secara terbuka, tapi jelas secara konten berbeda sekali dengan e-KTP,” ujar Ace.

Sekedar diketahui, Kemenag rencananya akan mulai merilis kartu nikah pada akhir November 2018. Kartu nikah itu diperkirakan bakal benar-bebar menggantikan buku nikah sekitar tahun 2020 mendatang.

“Kartu nikah berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah,” jelas Dirjen Binmas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin, Minggu (11/11).

“Kita rencanakan 2020 buku nikah sudah tidak dipakai,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Instagram